Istana: Riset Pemindahan Ibukota Dua Tahun

Rencana pemindahan ibukota Jakarta terus mendapatkan sorot dari kalangan masyarakat, baik yang pro dan kontra. Namun rencana itu akan diputuskan oleh pemerintah pusat paling lambat dua tahun ke depan.

"Kami masih terus mengkaji dari seluruh aspek yang ada. Tentunya dengan memilih tiga opsi yang terbaik secara ekonomi dan sosial," kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam diskusi tentang rencana pemindahan ibukota, di Jakarta, Sabtu 11 Desember 2010

Menurutnya dari tiga opsi yang diberikan Presiden SBY. Pertama, hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Kedua, memindahkan pusat perintahan dan pusat perekomian. Ketiga,tidak perlu pemindahan ibukota. "Kami diberi target waktu melakukan kajian selama dua tahun, setelah itu akan diputuskan dari tiga opsi tersebut," kata dia.

Ia mengaku pemindahan ibukota harus memperhatikan proses aspek politik dan eksekutif. Artinya perlu adanya payung hukum ketika dilakukan pemindahan ibukota. "Tentunya ada suatu pilihan dari tiga opsi itu, yakni sebuah skenario moderat, radikal, dan ideal," ujarnya.

Menurutnya, pemilihan kota di Pulau Jawa cukup relevan. Karena dari jarak Jakarta yang kurang lebih 100 kilometer. Agar tidak terlalu besar biayanya. Tentunya tempat yang dipilih juga tidak berpontensi atau kecil kemungkinan terjadi bencana alam, seperti gempa dan tsunami.

Pengamat Perkotaan Wicaksono Serosa dengan tegas menolak rencana pemindahan ibukota Jakarta ke kota lainnya. Menurut dia, sebaiknya pemindahan ibukota ditunda terlebih dahulu. "Harus ada pertimbangan dari segi pragmatis ekonomi, karena biaya sangat mahal. Lebih baik dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur di Jakarta, seperti MRT, Subway, dan Busway," katanya.

Biaya pemindahan ibukota untuk lahan saja membutuh dana Rp200 triliun, di mana lahan yang digunakan minimal 10 ribu hektar.

Mungkin, kata dia, saat ini banyak orang yang mendukung pemindahan ibukota. Namun dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan setelah dilakukan pemindahan, masyarakat akan merasa kesal. Pasalnya pemerintah akan terkesan mementingkan diri sendiri, dengan menggunakan dana untuk membangun istana negara, rumah pejabat, serta membangun gedung-gendung pemerintahan baru.

"Jauh lebih baik uang itu digunakan membangun infrastruktur di kota-kota lain, agar terjadi pembangunan yang merata. Sehingga tidak memancing dan mendorong penduduk desa untuk ke Jakarta," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Transportasi Darmaningtyas. Ia menilai pemindahan ibukota tidak terlepas adanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan antara Jakarta dengan kota-kota lainnya.

Daripada pemindahan ibukota, jauh lebih baik jika setiap departemen dipindahkan ke masing-masing daerah. Misalnya ESDM di Kalimantan, PU di Papua, BUMN di Bandung. "Maka akan merata pembangunannya dan lebih terperhatikan," katanya.

Ia juga menyoroti adanya pembangunan Jembatan Selat Sunda yang dinilai akan membuat mobilitas penduduk di Sumatera akan lebih mudah ke Pulau Jawa khususnya Jakarta. "Tentu beban Jakarta semakin berat. Karena sifat orang kita selalu ingin dekat dengan pusat pemerintah dan kekuasaan," katanya.

Jika memang benar Jembatan selat Sunda terealisasikan, tak ayal pemindahan Ibukota akan dilakukan. "Beban di Jakarta semakin bertambah besar sementara kota-kota lainnya pembangunan tertinggal," tutur dia.

Sumber: Vivanews.com