Pemerintah Tetapkan 11 Prioritas dalam RPJMN

Medan (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr Armida S Alisjahbana mengatakan, pemerintah menetapkan 11 aspek prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

"Semua prioritas nasional itu dimaksudkan untuk mewujudkan `Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan`," kata Armida S. Alisjahbana dalam sosialisasi RPJMN 2010-2014 di Medan, Selasa.

Armida mengatakan, ke-11 prioritas nasional itu adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan panganan, perbaikan infrastruktur serta iklim investasi dan usaha yang sehat.

Kemudian, peningkatan sumber daya energi, penataan lingkungan hidup, pemberdayaan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik serta kebudayaan, reativitas dan inovasi teknologi.

Ia menjelaskan, di prioritas nasional yang terkait bidang kesejahteraan rakyat, hasil yang ingin dicapai adalah membaiknya indicator perekonomian secara umum.

Indikasinya, kata dia, adanya pertumbuhan ekonomi antara 6,3 hingga 6,8 persen per tahun yang akhirnya diharapkan mampu mencapai target tujuh persen per tahun sebelum berakhirnya tahun 2014.

Kemudian, terjadinya pengendailan terhadap inflasi pada kisaran 4-6 persen per tahun serta menurunnya tingkat pengangguran secara nasional sebesar enam persen pada akhir 2014.

Setelah itu, kata Armida, diharapkan terjadi perbaikan indikator rata-rata lama sekolah, umur harahap hidup, angka kematian bayi, produksi pangan dan pembangunan infrastruktur.

"Sedangkan angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan menjadi 8-10 persen pada akhir 2014," katanya.

Di bidang pembangunan demokrasi, kata Armida, diharapkan terjadinya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil yang diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan terhadap hukum.

Pemerintah juga sangat berharap terjadinya peningkatan kinerja lembaga demokrasi serta pemahaman dan pengamalan rakyat terhadp nilai-nilai kebangsaan.

"Kesemuanya diharapkan dapat tercermin dalam membaiknya indeks demokrasi yang ditargetkan mencapai nilai 73 dari skala 100 pada tahun 2014," katanya.

Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, pemerintah berharap meningkatnya persepsi masyarakat tentang nilai keadilan dan kepastian hukum dalam proses RPJMN 2010-2014.

Kemudian, kata Armida, semakin tumbuh kepercayaan dan penghormatan rakyat terhadap aparatur dan lembaga penegak hukum sehingga membantu terciptanya iklim usaha yang sehat.

Semua itu diharapkan tergambar dari membaiknya indeks korupsi dari 2,8 pada 2009 menjadi 5,0 pada 2014, katanya.
Sumber: Antaranews.com