Afghanistan Ingin Belajar Demokrasi dari Indonesia

Jakarta - President of Coordinating Committee on Women Parliamentarians Inter-Parliamentary Union (IPU) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Afghanistan ingin belajar soal demokrasi dari Indonesia.

"Permintaan Afghanistan dalam pertemuan bilateral itu adalah karena ingin belajar soal demokrasi dari Indonesia seperti sistem, prosedural sebab mereka menganggap Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dan mereka ingin belajar demokrasi," kata Nurhayati kepada antaranews.com di Jakarta, Minggu.

Nurhayati beberapa waktu lalu menghadiri Sidang Umum IPU ke-124 di Panama yang berlangsung 15 - 20 April. Pada pertemuan dengan delegasi Afghanistan, kata Nurhayati, mereka meminta kepada parlemen Indonesia untuk mengadakan pertemuan bilateral.

Selain ingin belajar demokrasi, Afghanistan juga minta agar kunjungan parlemen kedua negara semakin ditingkatkan dengan cara mengundang mereka datang ke Indonesia dan bisa melihat perkembangan demokrasi di Indonesia secara dekat.

"Saya sarankan agar pemerintah dan parlemen Afghanistan datang di Bali Democracy Forum, berkunjung ke DPR RI untuk belajar tentang parlemen Indonesia," kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Dalam sidang IPU tersebut, kata politisi Partai Demokrat itu, selain parlemen Afghanistan, parlemen Inggris juga minta hal yang sama. Parlemen Inggris, kata dia, ingin mengetahui lebih dalam soal hubungan antar umat beragama di Indonesia.

Sementara itu, Indonesia juga meminta diadakan pertemuan bilateral dengan parlemen Bulgaria dan Cina. Nurhayati menceritakan, pertemuan bilateral dengan Bulgaria, Indonesia ingin menjalin hubungan di tingkat parlemen dan pemerintah kedua negara.

"Misalnya dengan Bulgaria. Sudah lama Indonesia tidak ada kunjungan dan pertemuan antara pemerintah sehingga kita harus perbaiki melalui bilateral meeting," kata Nurhayati.

Indonesia minta pertemuan bilateral dengan parlemen Cina. Permintaan itu karena Cina minta negosiasi ulang tentang free trade.

"Tapi Indonesia banyak dirugikan dalam hubungan dagang dengan Cina dan kita lakukan bilateral dengan Cina dan hasilnya luar biasa," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI itu.

Ia mengaku, perjuangan parlemen Indonesia di Sidang Umum IPU tersebut sangat berat karena Indonesia membawa banyak misi, baik untuk Indonesia maupun dunia internasional. Namun, kata Nurhayati, apa yang dibawa Indonesia dalam sidang tersebut berhasil diselesaikan dengan baik dan mendapat sambutan yang luar biasa dari negara-negara peserta.

"Misi Indonesia sangat berat di IPU karena kita ketua Asia Pasicif Group di situ dan kita membawa misi emergency item mengenai kondisi di Timur Tengah dan Afrika Utara tentang demokrasi," kata dia.

Untuk emergency items yang diusung Indonesia, parlemen Indonesia berhasil menggolkan tentang demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurut Nurhayati, Indonesia menyamakan pandangan dengan New Zealand dan Iran tentang emergency items tentang demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Dengan kepemimpinan Indonesia, kita tidak mau ada perpecahan di Asia Pasifik sehingga dengan lobi-lobi yang dilakukan Indonesia terhadap Jepang dan Pakistan. Jepang merasa senang dengan usulan kita dan Jepang mengatakan tidak perlu emergency items untuk tsunami tapi melalui presidential statemen, pernyataan dari presiden IPU maupun assembly dan itu setujui oleh Pakistan dan Jepang. Akhirnya keluar satu emergency item dan itu melalui voting di IPU," kata Nurhayati.

Tak hanya itu saja, dalam emergency item itu juga berhasil memperjuangkan kepentingan perempuan dalam demokrasi yang selama ini banyak ditentang oleh banyak negara.

"Satu-satunya dan baru sekarang adalah adanya emergency yang memperjuangkan kepentingan perempuan dalam demokrasi, itu yang kita pejuangkan. Negara-negara lain tidak suka dengan keterlibatan perempuan dalam demokrasi," ujar dia.(AntaraNews.com)