Menyongsong Indonesia Negara Industri Baru 2020

Dalam rangka menindaklanjuti Workshop Perencanaan Pengembangan Teknologi dalam mencapai Visi Indonesia sebagai Negara Industri Baru Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian pada tanggal 6 Agustus 2009, Deputi Bidang Program Riset Iptek melalui Asisten Deputi Urusan Program Riset Iptek Nasional menyelenggarakan diskusi untuk sinergi kebijakan, program dan rencana tindak penguasaan teknologi industri. Diskusi dihadiri oleh Mantan Mennegristek, Rahardi Ramelan, perwakilan dari Departemen Perindustrian, Dikti, BPPT dan staf Kementerian Ristek. Pertemuan ini sebagai brainstorming untuk mengenali dan mengidentifikasi kondisi dan permasalahan yang ada, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan lain dengan target yang lebih spesifik.

Dalam pembukaannya, Deputi Bidang Program Riset Iptek – Teguh Rahardjo- menyampaikan beberapa hal terkait upaya untuk mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai negara industri di tahun 2020, antara lain kebutuhan untuk sinergi program dan kegiatan. Lebih spesifik lagi bagaimana sinergi itu dibangun dan hal-hal apa saja yang perlu disinergikan.

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun oleh Departemen Perindustrian, pengembangan konsep negara industri difokuskan pada 3 industri andalan masa depan, yaitu industri agro, industri alat angkut dan industri telematika. Melalui pendekatan top-down policy, telah diidentifikasi 34 industri (dari 365 industri yang ada) yang termasuk dalam 6 klaster industri prioritas untuk mendukung 3 industri andalan tersebut. Sedangkan pendekatan bottom-up policy dilakukan melalui pengembangan kompetensi inti industri daerah. Hal ini mengingat kondisi tiap-tiap daerah (potensi ekonomi, tingkat kemajuan industri, budaya, ketersediaan prasarana, keterampilan tenaga kerja, kepadatan penduduk) berbeda satu dengan yang lain.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian adalah anggaran litbang yang tersebar di banyak lembaga dan hampir setengah dari anggaran tersebut tersedot untuk kebutuhan rutin. Di lain pihak, ketersediaan dana penelitian yang cukup besar dari suatu departemen tidak memberikan jaminan bahwa akan dihasilkan penelitian yang berkualitas. Isu-isu lainnya terkait dengan masalah paten, peraturan perundang-undangan yang belum berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi, dan peran inkubator. Untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya mencapai cita-cita tersebut di atas, perlu disusun roadmap teknologi secara detil, identifikasi jenis teknologi yang dibutuhkan, dan program kerja bersama yang memuat informasi yang jelas tentang pembagian tugas dari masing-masing lembaga. Upaya tersebut akan lebih baik bila dibarengi dengan pembentukan konsorsium di bidang-bidang yang potensial menjadi lokomotif pembangunan ekonomi serta kebijakan pemerintah berupa keberpihakan terhadap hasil-hasil penelitian dengan menciptakan pasar. (ad-prn Dep3/humasristek).

http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=4144