Swasta Siap Investasi Rp 1.350 Triliun

BOGOR, - Ketua Kamar Dagang Indonesia Suryo B. Sulisto, pada Rapat Kerja yang membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, mengatakan, pihak swasta siap berpartisipasi dalam proyek MP3EI sebesar Rp 1.350 triliun atau setara 150 miliar dollar AS. Sekitar 30 persen dari angka tersebut akan dialokasikan di sektor pertanian dan pertambangan.

"Angka ini bisa saja menjadi lebih besar apabila kendala-kendala birokrasi, regulasi, dan bottleneck dapat diatasi, sehingga semua rencana investasi dapat diimplementasikan tanpa hambatan," kata Suryo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4/2011).

Turut hadir pada rapat kerja tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Komite Inovasi Nasional, Komite Ekonomi Nasional, pimpinan BUMN, serta pengusaha yang tergabung dalam Apindo, Gapensi, Gaikindo, REI, Asosiasi Batu Bara, Hipmi, Hippi, Asosiasi Perkebunan, dan lain-lain.

Pada kesempatan tersebut, Suryo sempat menekankan pentingnya proyek pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur ini memerlukan dukungan pendanaan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah.

Kadin, kata Suryo, berharap pemerintah dapat merealisasikan kebijakan untuk mendukung pendanaan tersebut. "Kami berharap adanya percepatan pendirian Bank Pembangunan Indonesia. Kadin dewasa ini sedang mempersiapkan konsep pendirian bank tersebut yang akan kami sampaikan dalam waktu dekat kepada pemerintah," kata Suryo.

Selain itu, Kadin berharap pemerintah dapat mendorong dan mengarahkan agar "Institutional Investors" dalam negeri, seperti: lembaga-lembaga asuransi, pengelola dana pensiun dan jaminan sosial untuk memulai penempatan dana-dananya pada deposito maupun instrumen-instrumen investasi yang bersifat jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun).

Hal ini, katanya, akan lebih menjamin ketersediaannya dana-dana untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat jangka menengah/panjang seperti proyek-proyek infrastruktur. "Selain itu, perlu dipertimbangkan pula alternatif pembiayaan lain seperti Development Bond yang khusus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Dunia Usaha memerlukan paradigma baru dalam kebijakan perpajakan yang tidak semata-mata tujuannya adalah meningkatkan penerimaan negera namun juga memiliki misi development, khususnya dalam pembangunan infrastruktur," katanya.(Kompas.com)